Berita LPIK
Batik Geek
batikgeek.jpg

Pengumuman
Kontak Kami:

LPIK - ITB
Jl. Ganesa No. 15
Bandung - 40132
Jawa Barat, Indonesia



Telp.: +62 22 2501006;
Fax.: +62 22 2534163;
E-mail: lpik@lpik.itb.ac.id
Newsletter LPIK

Draft Kebijakan Sistem Inovasi ITB
Jan 05, 2012 at 11:09 AM
 

RANCANGAN

KEPUTUSAN REKTOR

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR : ...../SK/K01/OT/2011

 

TENTANG

 

KEBIJAKAN SISTEM INOVASI

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

 

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,


Menimbang:

  1. bahwa pada tingkat perkembangan ekonomi nasional dan global dewasa ini, sistem inovasi nasional sangat menentukan keunggulan daya saing dan martabat suatu bangsa; 
  2. bahwa sebagai institusi terkemuka dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian dan pemberdayaan masyarakat, ITB perlu meningkatkan kemampuan sistem kelembagaannya untuk dapat berkontribusi secara nyata dalam sistem inovasi nasional Indonesia;  
  3. bahwauntuk meningkatkan peran dan tanggung jawab ITB dalam memperkokoh sistem inovasi nasional, ITB melakukan dua langkah strategis, yaitu: (1) menumbuhkembangkan moda kecendekiaan integrasi (scholarship of integration) dan kecendekiaan aplikasi (scholarship of application) di ITB, disamping terus meningkatkan kualitas kecendikiaan pendidikan (scholarship of teaching) dan kecendekiaan penemuan (scholarship of discovery), dan (2) mendorong revitalisasi simpul-simpul penelitian dan pengembangan ITB dan laboratoria departemental di ITB.


Mengingat:

  1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6  Tahun 1959  tentang Pendirian ITB; 
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara; 
  6. Ketetapan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/XI/2001, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2001-2006;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002, tentang Kebijakan Umum Pengembangan ITB 2001-2006 Berbasiskan Visi dan Misi ITB;
  8. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di ITB;
  9. Keputusan Rektor ITB Nomor 184/K01/OT/2001, tentang Struktur Organisasi ITB BHMN;
  10. Keputusan Rektor ITB Nomor 077/SK/K01/KP/2002, tentang Pemberhentian, Perpanjangan Masa Jabatan dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Pusat Penelitian di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Teknologi Bandung.


MEMUTUSKAN:


Menetapkan:


PERTAMA   :  Kebijakan Inovasi Institut Teknologi Bandung adalah seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA        :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

 

 

 

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal ....bulan..... 2011




Rektor,

Prof. Akhmaloka, Ph.D

NIP 131 690 330


 

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;

2. Ketua Senat Akademik;

3. Ketua Majelis Guru Besar;

4. Ketua Dewan Audit;

5. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;

6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;

7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;

8. Ketua Satuan Pengawas Internal;

9. Para Direktur dan Kepala Biro;

10. Para Kepala Pusat Penelitian dan Pusat

11. Para Ketua Kelompok Keahlian

RANCANGAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR ITB

Nomor :..../SK/K01/OT/20..

Tanggal :....Bulan....20..

 

 

 

KEBIJAKAN SISTEM INOVASI

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG





BAB I

INOVASI DAN SISTEM INOVASI

 

Pasal 1

Pengertian Inovasi dan Sistem Inovasi


  1. Kegiatan pengembangan inovasi oleh institut dilakukan untuk mendayagunakan sumber daya inovasi institut secara lebih baik.
  2. Kegiatan pengembangan inovasi institut meliputi pengembangan kekayaan intelektual dan inovasi yang dilaksanakan oleh sivitas akademica ITB agar memiliki manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
  3. Kegiatan pengembangan inovasi memiliki istilah-istilah dengan pengertian sebagai berikut:
  1. Sivitas akademika adalah semua individu yang bekerja di ITB, termasuk dosen, asisten, dan mahasiswa.
  2. Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran atau ide manusia yang dapat berupa teknologi (invensi), ilmu pengetahuan, seni, desain produk, tulisan, piranti lunak dan lain-lain. 
  3. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi.
  4. Inovasi adalah hasil pengembangan dari kekayaan intelektual termasuk invensi, yang memiliki suatu kebaruan nilai guna dan memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan sekitarnya.
  5. Sistem inovasi adalah suatu sistem (kesatuan) yang terdiri atas sehimpunan aktor, kelembagaan, jaringan, kemitraan, hubungan interaksi dan proses produktif yang menentukan keberlangsungan dan perkembangan inovasi.
  6. Inventor adalah pihak-pihak yang melakukan invensi.
  7. Inovator adalah pihak-pihak yang melakukan inovasi.
  8. Aktor wirausahawan adalah pihak-pihak yang melaksanakan pengembangan inovasi agar memberikan keuntungan finansial.
  9. Investor adalah pihak yang terlibat dalam pembiayaan penelitian ataupun proses komersialisasi.
  10. Komersialisasi adalah aktivitas menjadikan hasil inovasi dapat digunakan oleh pihak lain sehingga pada akhirnya memberikan keuntungan finansial.
  11. Manajemen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah aktivitas mengidentifikasi, mengadministrasi, menilai, melakukan perlindungan, mengembangkan aturan dan melakukan komersialisasi kekayaan intelektual.
  12. Sumber daya ITB adalah semua bentuk dana, fasilitas termasuk alat dan barang habis, ruangan, listrik, air, telepon, internet serta reputasi yang diwujudkan dalam nama, logo dan identitas yang dimiliki atau berada dalam pengelolaan ITB.

Pasal 2

Kriteria Inovasi

 

  1. Kegiatan pengembangan inovasi ditujukan agar kebutuhan terwujudnya hasil inovasi unggulan institusi untuk kegiatan akademik dan non-akademik dapat terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan kriteria inovasi yang berkualitas.
  2. Kriteria inovasi unggulan adalah:

a. Problem solving, memecahkan masalah kehidupan masyarakat.

b. Public need fulfillment, memenuhi kebutuhan dan hajat hidup
masyarakat.

c. Economic impact, memberi dampak positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

d. Applicability, terbukti layak, mampu dan mudah untuk dilaksanakan.

e. Compliance, terkait dengan kepatuhannya pada hukum, regulasi, maupun perjanjian kontrak.

f. Sustainability, terkait dengan inovasi yang handal bagi keberlangsungan penggunaan yang lama dan makin berkembang bagi kesejahteraan komunitas beserta lingkungannya.




BAB II

SISTEM INOVASI

 

Pasal 3

Kewenangan Kegiatan Inovasi


  1. Kewenangan pengelolaan pengembangan inovasi institut dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan (LPIK) ITB sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga pelaksana kegiatan tersebut;
  2. Unit pelaksana kegiatan lain di lingkungan institusi harus bekerjasama dengan lembaga ini dalam mengembangkan dan melaksanakan komersialisasi inovasi untuk keperluan unitnya maupun institusi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki unit tersebut.
  3. Kerja sama dalam pengembangan inovasi institut harus direncanakan dengan baik dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bersama antara Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan dengan unit kegiatan yang terkait.


Pasal 4

Kebijakan Tata Kelola Inovasi ITB


Kebijakan tata kelola inovasi institut bertujuan untuk:

a. memberikan dukungan agar kegiatan pengembangan inovasi institut dapat berjalansecara lebih baik;

b. menjamin penggunaan sumber daya inovasi institut dilaksanakan berdasarkan kriteria inovasi yang berkualitas;

c. mengantisipasi perkembangan kebutuhan sumber daya inovasi institut agar dapat direncanakansecara lebih baik;

d. mendukung kegiatan pengembangan inovasi, mencakup: penyediaan data, konsultasi, pelatihan, pengembangan, dan komersialisasi hasil invensi maupun inovasi institut;

e. melindungi aset institut berupa inovasi beserta sumber daya yang terkait.


BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUALINOVASI DAN KEPEMILIKANNYA

 

Pasal 5

Hak Kekayaan Intelektual Inovasi


  1. Hak kekayaan intelektual inovasi adalah hak kepemilikan terhadap kekayaan intelektual dan inovasi institusi yang dilindungi oleh negara sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.
  2. Hak Kekayaan Intelekual dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

a. Hak Cipta (Copyrights)

b. Hak Milik Industri (Industrial Property), yang mencakup: Paten, Desain Industri, Merek, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman dan Rahasia Dagang.

  1. Perlindungan hak kekayaan intelektual atas inovasi institusi dikelola oleh divisi Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum, di bawah koordinasi Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan ITB.
  2. Istilah yang terkait dengan hak kekayaan intelektual inovasi adalah sebagai berikut:

a. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

c. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten.

d. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lainuntuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu.

e. Jual putus adalah sistem komersialisasi dimana pemegang hak atas kekayaan intelektual menjual kepemilikannya atas kekayaan intelektual tersebut kepada pihak lain.

f. Bentuk usaha baru adalah bentuk komersialisasi dimana hasil inovasi dikomersialisasikan dengan mendirikan perusahaan baru baik dengan menggunakan modal sendiri ataupun dari dana investor.

g. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dilihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

h. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.



Pasal 6

Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Inovasi


1. ITB memegang hak kekayaan intelektual jika kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh karyawan ITB (stafnon-akademik, dosen, asisten dan mahasiswa yang dipekerjakan oleh ITB) memenuhi salah satu dari keadaan-keadaan di bawah ini: 

a. Dihasilkan dalam konteks kewajiban normal sebagai karyawan.

b. Dihasilkan sesuai tugas khusus yang diberikan oleh ITB.

c. Dengan menggunakan sumber daya ITB.

d. Menggunakan nama dan/atau identitas ITB dalam bentuk apapun.

2. Kekayaan intelekual dihasilkan oleh tamu/visitor ITB dan karyawan kontrak, jika salah satu dari keadaan-keadaan di bawah ini terjadi:

a. Dihasilkan melalui kerja sama dengan sivitas akademika ITB.

b. Menggunakan sumber daya ITB.

c. Menggunakan nama dan/atau identitas ITB dalam bentuk apapun.

3. Diperlukan perjanjian pengalihan hak dari tamu atau karyawan kontrak kepada ITB untuk memastikan pengalihan hak.

4. Tamu atau karyawan kontrak akan diperlakukan sama haknya dengan karyawan dalam hal pembagian penghasilan atas komersialisasi kekayaan intelektual.

5. Kekayaan intelekual yang dihasilkan oleh karyawan dari riset yang disponsori pihak lain atau dari perjanjian dengan Pihak Lain, maka:

a. Jika Pihak Lain tidak menuntut kepemilikan hak keayaan intelektual, maka kepemilikan akan dimiliki oleh ITB.

b. Jika Pihak Lain menuntut kepemilikan hak kekayaan intelektual, maka kepemilikan akan bergantung kesepakatan ITB dan Pihak Lain yang dituangkan dalam perjanjian.

6. Kekayaan intelekual yang dihasilkan oleh mahasiswa, hak kekayaan intelektualnya akan dimiliki oleh mahasiswa, jika:

a. Mahasiswa tidak berstatus dipekerjakan oleh ITB.

b. Kekayaan intelektual dihasilkan diluar tugas belajar yang ditugaskan oleh dosen.

7. Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dari hasil karya akan dimiliki oleh pihak lain jika:

a. Tidak ada satu pun dari keadaan-keadaan yang telah disebutkan pada poin 6.a dan 6.b sebelumnya dalam ketentuan mengenai kekayaan intelektual yang dimiliki ITB yang terpenuhi, atau;

b. Jika sebelum kekayaan intelektual dihasilkan oleh staf atau mahasiswa yang dipekerjakan oleh ITB, sudah ada perjanjian pengalihan hak kepemilikan kepada Pihak Lain, dengan sepengetahuan dan ijin ITB.




BAB IV

KOMERSIALISASI INOVASI

 

Pasal 7

Pola Komersialisasi Inovasi


1. Jika suatu kekayaan intelektual dan inovasi yang diterima oleh LPIK ITB akan dikomersialisasikan, maka pola komersialisasi yang disediakan adalah sebagai berikut:

a. Jual Putus

b. Lisensi

c. Perusahaan Mula

d. Pola lain yang disepakati.

2. Jual putus adalah pola komersialisasi di mana pemegang hak atas kekayaan intelektual menjual haknya kepada pihak lain dan sebagai gantinya, pemegang kekayaan intelektual akan menerima imbalan dalam bentuk uang.

3. Dalam pola lisensi, pemilik lisensi memberikan hak kepada pihak lain untuk memakai dan memanfaatkan suatu kekayaan intelektual yang dimiliki kedalam sebuah lisensi. Sebagai konsekuensinya pemilik lisensi akan memperoleh royalti atas lisensi tersebut.

4. Usaha mula. Dalam pembentukan usaha mula, terdapat tiga pihak yang memiliki peran besar. Ketiga pihak tersebut adalah investor, aktor, dan inventor-inovator:

a. Investor berperan sebagai pemberi modal dalam pembentukan usaha mula ini. Dana investasi dalam pembentukan usaha mula dapat berasal dari Pihak Lain ataupun investor yang merangkap sebagai aktor.

b. Aktor adalah pelaksana dalam pembentukan usaha baru.

c. Inventor-inovator menjamin penerapan invensi berlangsung dengan baik dan benar serta berperan aktif dalam pengembangan invensi dan inovasi lebih lanjut.



Pasal 8

Lisensi Kekayaan Intelektual


1.    Lisensi dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

  1. lisensi untuk mendapatkan sponsor riset (license in exchange for sponsorship research);
  2. lisensi untuk mendapatkan uang tunai (license for cash);
  3. lisensi untuk mendapatkan modal (license for equity).

2.    Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan akan melakukan langkah-langkah perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap kekayaan intelektual dan inovasi yang akan dikomersialkan, jika hal itu belum dilakukan. Biaya perlindungan kekayaan intelektual akan ditanggung oleh ITB.

3.    Inventor suatu kekayaan intelektual yang akan dikomersialkan harus memberikan komitmen untuk membantu proses komersialisasi, seperti: membantu menyediakan konten untuk media promosi, membantu membuat materi presentasi kepada calon penerima lisensi (licensee), menghadiri rapat dengan calon penerima lisensi dan memberi masukan pada proses negosiasi atau pembuatan perjanjian lisensi.

4.    Jika inventor tidak membantu proses komersial dan hal itu berakibat proses komersialisasi menjadi terhambat, maka kegiatan komersialisasi oleh Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan ITB dapat dihentikan dengan mengirim pemberitahuan kepada inventor.



Pasal 9

Pembagian Pendapatan dari Lisensi Kekayaan Intelektual


1. Semua pendapatan dari lisensi (royalti) kekayaan intelektual kepada Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan ITB akan didistribusikan kepada para pihak sesuai tabel di bawah ini, kecuali ada kondisi-kondisi khusus atau perjanjian sebelumnya yang telah dibuat antara para inventor dan Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan ITB. Pendapatan yang didistibusikan sudah dikurangi dengan biaya permohonan paten/HKI, biaya pemeliharaan paten/HKI, segala kewajiban lain yang telah dilakukan dan pajak-pajak yang timbul.


Pendapatan per tahun

Persentase Pembagian Royalti

(Para) Inventor

ITB

Sampai dengan Rp. 250 juta

50

50

Lebih dari Rp. 250 juta

35

65


2. Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan ITB mewakili ITB dalam melaksanakan pembagian royalti dan mewakili ITB dalam menerima royalti yang menjadi bagian ITB.

3. Jika inventor yang terlibat dalam penciptaan kekayaan intelektual lebih dari satu, maka pembagian royalti diantara para inventor diserahkan pada kesepakatan para inventor tersebut. Salinan perjanjian kesepakatan antar para inventor sebaiknya diberikan kepada LPIK ITB.


Pasal 10

Usaha Mula


  1. Kekayaan intelektual dan inovasi yang dipilih untuk dikomersilaisasi melalui mekanisme usaha mula adalah yang berasal dari kekayaan intelektual dan inovasi yang dimiliki hak kekayaan intelektualnya oleh ITB, baik sepenuhnya atau sebagian.
  2. Kekayaan intelektual dan inovasi yang dipilih untuk dikomersialisasi melalui mekanismeusaha mula adalah kekayaan intelektual dan inovasi yang harus sudah dinyatakan lolos evaluasi oleh LPIK ITB.
  3. ITB mendukung penciptaan usaha-usaha baru berbasis inovasi memberikan layanan perlindungan kekayaan intelektual dan penyiapan pembentukan badan usaha oleh LPIK ITB. Akan dibentuk tim bersama LPIK ITB dan inventor untuk perencanaan dan penyiapan pembentukan usaha baru, seperti memproses perlindungan hak kekayaan intelektual, membuat studi kelayakan, rencana bisnis dan lain-lain.
  4. Rencana pembentukan usaha baru juga menyangkut pembagian kepemilikan usaha baru antara ITB, inventor ITB dan investor.

 

 

BAB V

INFRASTRUKTUR INOVASI

 

Pasal 11

Pengertian Infrastruktur Inovasi


  1. Infrastruktur inovasi merupakan sarana berlangsungnya suatu sistem (kesatuan) inovasi yang terdiri dari himpunan aktor, kelembagaan, jaringan, kemitraan dan hubungan interaksi dan proses produksi inovasi institusi serta proses pembelajarannya.
  2. Infrastruktur inovasi yang berupa kawasan beserta aktivitas sistem inovasi di dalamnya yang dalam hal ini disebut sebagai"Kawasan Inovasi Khusus" ("Innovation Park").
  3. Infrastruktur inovasi adalah lingkungan yang dibuat oleh ITB untuk menumbuhkan usaha-usaha baru maupun yang sudah ada, atau usaha yang kepemilikan badan hukum usaha atau hak kekayaan intelektualnya dimiliki oleh ITB, baik sebagian atau sepenuhnya.
  4. Infrastruktur inovasi dapat terdiri dari sarana dan prasarana yang bersifat fisik seperti lahan, bangunan, peralatan, jalan, telekomunikasi, listrik, air, komunikasi, vegetasi dan yang bersifat non-fisik berupa layanan, seperti layanan administrasi, desain, engineering, manufaktur, pengujian, bisnis, hukum, kafetaria, hiburan dan lain-lain.
  5. Infrastruktur inovasi institusi dapat diupayakan pada pihak ketiga (investor).
  6. Infrastruktur inovasi institusi diupayakan oleh ITB dan/atau bekerjasama dengan pihak luar.






Pasal 12

Kewenangan atas Infrastruktur Inovasi


  1. Infrastruktur inovasi yang digunakan oleh pihak-pihak pelaksana inovasi menjadi tanggung jawab pihak-pihak tersebut dan administrasinya dikoordinasikan dengan LPIK-ITB.

Pasal 13

Perencanaan Infrastruktur Inovasi


  1. Perencanaan infrastruktur inovasi dibuat sesuai dengan rencana pengembangan institusi.
  2. Apabila terjadi perubahan terhadap rencana infrastruktur inovasi, perubahan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi biaya dan resiko yang terkait.



Pasal 14

Pengadaan Infrastruktur Inovasi


  1. Kebutuhan infrastruktur inovasi diajukan oleh LPIK ITB ke institut dan pengadaannya dilakukan secara terkoordinasi dengan unit pengelola infrastruktur institut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pasal 15

Pengelolaan Infrastruktur Inovasi


  1. Pengelolaan infrastruktur inovasi meliputi koordinasi administratif, koordinasi sumber daya inovasi dan pengelolaan teknis lain yang dianggap perlu dalam pengembangan inovasi yang berkualitas.
  2. Pelaku usaha yang memanfaatan infrastruktur inovasi disebut sebagai penyewa (tenant) dan membayar biaya kepada pengelola infrastruktur inovasi.
  3. Infrastruktur inovasi digunakan oleh pihak-pihak pelaku inovasi dengan berkoordinasi dengan LPIK-ITB sebagai unit pengelola yang ditunjuk institut.
  4. Penanganan atas permasalahan dan insiden terhadap infrastruktur inovasi yang menimpa pihak-pihak pelaksana inovasi ditangani oleh LPIK-ITB.
  5. Standar dan prosedur keamanan infrastruktur inovasi ditetapkan oleh LPIK-ITB berdasarkan kriteria inovasi yang berkualitas.
  6. Penggunaan infrastruktur harus menjamin keamanan pihak-pihak pelaksana inovasi sebagai pihak-pihak yang menggunakan infrastruktur tersebut.
  7. Pelaksanaan pengembangan inovasi oleh pihak-pihak pelaksana yang sudah tidak sesuai dengan target dan harapan rencana kewirausahaan yang dicanangkan oleh pihak-pihak tersebut harus dihentikan.

 

 

 

BAB VI

KETENTUAN LAIN

 

Pasal 16

Ketentuan Lain


  1. Hal-hal yang belum ditetapkan sebagai kebijakan inovasi institut dan dianggap perlu akan dituangkan dalam perbaikan kebijakan inovasi.
  2. Ketentuan detail pelaksanaan kebijakan inovasi akan dituangkan dalam bentuk pedoman dan prosedur tata kelola inovasi institut.


 

 

Rektor,




Prof. Akhmaloka, Ph.D

NIP 131 690 330


<Previous   Next>